Penyalahgunaan dana desa di Pekanbaru menjadi perhatian serius bagi pembangunan lokal. Ancaman yang ditimbulkan akibat praktik penyalahgunaan dana desa dapat merugikan masyarakat dan merintangi pembangunan yang seharusnya dilakukan.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskapub), kasus penyalahgunaan dana desa di Pekanbaru cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Ketua Puskapub, Bambang Sutarjo, mengungkapkan bahwa penyalahgunaan dana desa dapat menghambat pembangunan lokal dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program pembangunan tersebut. “Kasus penyalahgunaan dana desa harus segera ditangani dengan serius agar pembangunan lokal dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa antara lain dengan meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. “Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga terkait dan masyarakat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya,” tambahnya.

Selain itu, Bambang juga menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. “Masyarakat harus proaktif dalam memantau dan melaporkan apabila terjadi indikasi penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian, pembangunan lokal dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Dalam upaya mencegah penyalahgunaan dana desa, Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah melakukan berbagai langkah seperti pelatihan bagi aparat desa dalam pengelolaan dana desa dan meningkatkan transparansi dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Namun, upaya ini masih perlu ditingkatkan agar penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir.

Dengan adanya perhatian serius terhadap penyalahgunaan dana desa di Pekanbaru, diharapkan pembangunan lokal dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Semua pihak, baik pemerintah daerah, lembaga terkait, maupun masyarakat, perlu bekerja sama dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan dana desa yang baik dan transparan.