Tantangan dan peluang implementasi hasil audit daerah Pekanbaru menjadi perbincangan hangat di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat. Audit daerah merupakan proses yang penting untuk memastikan keuangan negara di daerah berjalan dengan baik dan transparan. Namun, implementasi hasil audit seringkali menjadi masalah tersendiri.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Bambang Tjahjono, tantangan utama dalam implementasi hasil audit daerah adalah kurangnya keseriusan dari pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. “Hasil audit daerah tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan dengan baik. Pihak terkait harus memperhatikan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas,” ujar Bambang.

Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan dalam implementasi hasil audit daerah adalah adanya dukungan dari masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. “Masyarakat harus aktif dalam memantau penggunaan anggaran daerah dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah,” ujar Roy.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak hambatan yang harus dihadapi dalam implementasi hasil audit daerah Pekanbaru. Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan, mengatakan bahwa kurangnya koordinasi antarlembaga dan minimnya sumber daya menjadi tantangan utama. “Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan BPK dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan hasil audit dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Kurnia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. Pengamat kebijakan publik, Yuli Ismartono, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pemerintah daerah harus bersikap terbuka terhadap hasil audit dan siap bertanggung jawab atas setiap rekomendasi yang diberikan,” ujar Yuli.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, BPK, dan masyarakat, implementasi hasil audit daerah Pekanbaru dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Tantangan yang dihadapi harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola keuangan daerah.