Dana Desa memang menjadi salah satu program pemerintah yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Namun, tantangan dan hambatan dalam memantau dana desa di Pekanbaru seringkali menjadi kendala yang sulit untuk diatasi.

Menurut Budi Santoso, seorang ahli ekonomi dari Universitas Riau, tantangan terbesar dalam memantau dana desa di Pekanbaru adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. “Kurangnya transparansi membuat sulit bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa secara detail,” ujar Budi.

Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sekitar 30% masyarakat Pekanbaru yang aktif dalam memantau penggunaan dana desa.

Dalam mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan dana desa kepada aparat desa dan masyarakat.

Namun, menurut Kepala DPMD Pekanbaru, Ahmad Yani, masih diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memantau penggunaan dana desa. “Kerjasama yang baik antara semua pihak sangat diperlukan agar penggunaan dana desa dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmad.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa, diharapkan tantangan dan hambatan dalam memantau dana desa di Pekanbaru dapat teratasi dan dana tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi pembangunan desa.