Peningkatan kualitas pengawasan keuangan menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di Pekanbaru. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “Pengawasan keuangan yang baik adalah salah satu indikator utama dari sebuah pemerintahan yang bersih dan transparan. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik menjadi semakin tinggi.”

Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan. Menurut Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, “Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, kami berharap dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.”

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan di Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, yang menyatakan bahwa “BPKP memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik sehingga korupsi dapat diminimalisir.”

Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan keuangan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, potensi penyalahgunaan keuangan publik dapat terdeteksi lebih cepat dan dapat dicegah dengan lebih efektif.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan Pekanbaru dapat menjadi contoh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penting bagi semua pihak untuk terus mendukung dan memperjuangkan upaya-upaya tersebut demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan transparan.