Pengawasan keuangan memegang peran penting dalam pelaksanaan otonomi khusus Pekanbaru. Dalam konteks otonomi khusus, pengawasan keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Bambang Surya, “Pengawasan keuangan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan keuangan daerah. Tanpa pengawasan yang baik, risiko penyalahgunaan dan korupsi akan semakin besar.”

Dalam implementasi otonomi khusus Pekanbaru, pengawasan keuangan dilakukan secara ketat oleh berbagai pihak terkait, mulai dari internal pemerintah daerah hingga pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kepala BPK Perwakilan Riau, Ahmad Syamsuar, “Pengawasan keuangan merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dan korupsi di tingkat daerah. Peran BPK sebagai lembaga pengawas independen sangat penting dalam memastikan keuangan daerah berjalan dengan baik.”

Pentingnya pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Pekanbaru juga disampaikan oleh Gubernur Riau, Syamsuar. Menurutnya, “Pengawasan keuangan yang baik akan membantu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Pekanbaru.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Pekanbaru tidak dapat dipandang sebelah mata. Diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi otonomi khusus dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.