Mengungkap Hasil Audit Keuangan Publik Pekanbaru: Temuan dan Rekomendasi

Pekanbaru, kota yang menjadi pusat pemerintahan di Provinsi Riau, kembali menjadi sorotan publik terkait hasil audit keuangan publik. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap berbagai temuan yang mengejutkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Salah satu temuan yang mencuat dalam hasil audit keuangan publik Pekanbaru adalah terkait pengelolaan keuangan yang kurang transparan. Menurut BPK, masih terdapat ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di kota ini. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah setempat untuk segera melakukan perbaikan.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Riau, Ahmad Hadi, “Temuan ini menunjukkan adanya potensi risiko terhadap keberlangsungan keuangan Pekanbaru. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah ini.”

Selain itu, rekomendasi juga diberikan oleh BPK untuk memperbaiki sistem pengendalian intern di setiap SKPD. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan dapat lebih terarah dan akuntabel. Menurut BPK, pengendalian intern yang kuat akan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi.

Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT, juga angkat bicara terkait hasil audit keuangan publik ini. Menurutnya, pemerintah daerah akan segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan yang ada. “Kami akan bekerja sama dengan BPK untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang telah diberikan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan harus menjadi prioritas utama bagi kami,” ujar Firdaus.

Dengan mengungkap hasil audit keuangan publik Pekanbaru serta memberikan rekomendasi yang tepat, diharapkan ke depan pengelolaan keuangan di kota ini dapat lebih baik. Keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan amanah.