Langkah Pencegahan Penyimpangan Anggaran di Pekanbaru sangat penting untuk dilakukan guna mencegah kerugian dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pekanbaru, Budi Santoso, “Penyimpangan anggaran dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.”

Salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salusu, “Audit merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan anggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait.”

Selain itu, penting juga untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Kepala BPKP Pekanbaru, Budi Santoso, “Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, akan lebih mudah untuk mengawasi penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan.”

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran juga merupakan langkah pencegahan yang efektif. Menurut Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan, “Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik dan melaporkan jika terjadi penyimpangan.”

Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran di Pekanbaru dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPKP Pekanbaru, Budi Santoso, “Kami akan terus melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan agar anggaran daerah dapat digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peruntukannya.”